Pasar Tradisional Bisa Jadi Tempat Promosi Pariwisata

26-05-2015 / KOMISI VI

 

Pasar tradisional harus diproyeksikan menjadi wahana promosi pariwisata. Artinya, produk-produk khas daerah berupa hasil pertanian dan souvenir harus dipasarkan secara masif di pasar tradisional. Ini memudahkan indentifikasi pasar dan kekhasan daerah.

 

Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suharli (dapil Jakarta II) menyatakan hal tersebut kepada Parlementaria di ruang kerjanya, Senin (25/5). Pasar tradisional kelak tidak boleh kumuh, berbau, dan becek yang membuat para konsumen enggan berbelanja ke pasar tradisional. Untuk itu, revitalisasi pasar sangat penting untuk menata kembali pasar tradsional agar tak tergerus oleh keberadaan pasar modern yang kian tumbuh subur di daerah.

 

“ Revitalisasi sangat penting di tengah membanjirnya pasar modern. Padahal, pasar tradisional justru membantu rakyat kecil untuk mendapatkan harga yang murah. Tapi, dengan perkembangan zaman, masyarakat kini melihat pasar tradisional bukan hanya tempat belanja, tapi juga melihat kenyamanannya. Itu yang ditawarkan oleh pasar modern. Pasar tradisional kesannya kumuh, becek, dan bau. Jadi, masyarakat malas pergi ke pasar tradisional,” kata Melani.

 

Politisi Partai Demokrat itu mengkhawatirkan, pasar tradisional akan ditinggalkan para konsumennya bila tak segera dibenahi. Seperti diketahui, anggaran revitalisasi dan pembangunan pasar tradisional sudah cair dari APBN sebesar Rp2 triliun. Dan pemerintah ingin segera merevitalisasinya. Menurut Melani, rencana revitalisasi itu harus mendata terlebih dahulu pasar yang akan dibangun dengan melihat populasi penduduk setempat.

 

“Jangan sampai sudah dibangun pasar yang besar, ternyata tidak ada pedagang dan pengunjungnya yang datang. Itu, kan, jadi mubazir. Harus didata berapa banyak masyarakat yang tinggal di daerah setempat dan dibuat seberapa besar pasarnya. Jangan seperti di Papua sudah dibangun pasar yang begitu besar tapi kosong. Jadi anggaran pembangunan pasar jangan diserahkan ke Pemda begitu saja” ungkap mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

 

Daerah yang belum punya pasar, lanjut Melani, harus diutamakan. Termasuk daerah yang akses ke pasar tradisionalnya terlalu jauh dari jangkauan masyarakat. Membangun infrastruktur menuju pasar taradisional juga menjadi keharusan untuk segera dibangun, agar masyarakat mudah mengakses pasar.

 

Sementara sebagai wahana promosi pariwisata, pasar tradisional menjadi tempat bagi wisatawan untuk mencari kekhasan produk pertanian dan souvenir. Mencari souvenir khas daerah tidak harus ke toko-toko, tapi bisa juga dicari di pasar tradisional. Begitu juga buah-buahan dan sayuran khas daerah setempat harus selalu ada di pasar tradisional, agar wisatawan mudah mencarinya dengan harga yang murah.

 

“Pasar-pasar tradisional harus memasarkan produk-produk lokal seperti buah dan syuran. Misalnya, di Papua terkenal dengan buah merah. Nah, itu harus ada. Jadi orang yang datang ke Papua bisa mudah mendapatkan buah khas daerah, bukan buah impor. Buah lokal harus digalakkan sebagai kekhasan daerah,” harap Melani. (mh) foto:ray/parle/hr

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...